Asas Pacta Sunt Servanda: Pengertian, Penjelasan, dan Contohnya

 

Rocky Gerung menyebut perihal Asas Pacta Sunt Servanda dalam perdebatan di TV

Pengertian Asas Pacta Sunt Servanda

"Asas pacta sunt servanda" adalah prinsip dasar dalam hukum yang berarti "perjanjian harus ditepati." Dalam konteks hukum, asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Prinsip ini adalah salah satu pilar utama dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum kontrak.

Penjelasan Sederhana

Bayangkan Anda membuat janji dengan seseorang, misalnya, Anda berjanji kepada teman untuk membelikan makan siang jika dia membantu Anda mengerjakan tugas. Ketika teman Anda sudah membantu, Anda harus memenuhi janji tersebut dengan membelikannya makan siang. Inilah esensi dari asas pacta sunt servanda: janji atau perjanjian yang telah dibuat harus dihormati dan dilaksanakan.

Dalam dunia hukum, asas ini berlaku dalam konteks yang lebih formal, seperti perjanjian jual beli, kontrak kerja, atau perjanjian sewa-menyewa. Ketika dua pihak atau lebih sepakat untuk melakukan sesuatu, mereka terikat oleh perjanjian itu. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut atau melalui jalur hukum.

Contoh Nyata

1. Kontrak Kerja: Misalnya, seorang pekerja menandatangani kontrak kerja dengan sebuah perusahaan. Dalam kontrak tersebut, pekerja setuju untuk bekerja selama 8 jam sehari dan perusahaan setuju untuk membayar gaji setiap bulan. Menurut asas pacta sunt servanda, kedua belah pihak harus memenuhi kesepakatan ini. Jika perusahaan tidak membayar gaji sesuai kesepakatan, pekerja memiliki hak untuk menuntut pembayaran.

2. Perjanjian Sewa: Anda menyewa sebuah apartemen dan menandatangani kontrak sewa dengan pemiliknya. Di dalam kontrak disebutkan bahwa Anda harus membayar uang sewa setiap bulan dan pemilik apartemen harus memastikan bahwa apartemen tersebut layak huni. Berdasarkan asas pacta sunt servanda, Anda wajib membayar uang sewa tepat waktu, dan pemilik apartemen wajib memastikan apartemen dalam kondisi baik.

3. Transaksi Jual Beli: Anda membeli sebuah mobil dari seseorang, dan Anda sudah membayar uangnya, tetapi penjualnya belum menyerahkan mobilnya. Berdasarkan asas pacta sunt servanda, penjual wajib menyerahkan mobil tersebut kepada Anda, karena Anda sudah memenuhi kewajiban dengan membayar harga mobil sesuai perjanjian.

Mengapa Asas Ini Penting?

Asas pacta sunt servanda sangat penting karena memberikan kepastian hukum. Dengan adanya asas ini, setiap orang tahu bahwa ketika mereka membuat perjanjian, perjanjian itu harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat. Ini memberikan rasa aman dan kepercayaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik itu dalam bisnis, pekerjaan, atau bahkan dalam hubungan pribadi.

Tanpa asas ini, orang mungkin tidak akan mau membuat perjanjian atau akan selalu ragu apakah pihak lain akan menepati janjinya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam berbagai aspek kehidupan.

Asas pacta sunt servanda adalah salah satu prinsip terpenting dalam hukum yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dihormati dan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Prinsip ini berlaku dalam berbagai situasi, baik itu dalam kontrak kerja, perjanjian sewa, atau transaksi jual beli. Dengan memahami asas ini, kita dapat lebih memahami pentingnya menghormati perjanjian dan menjaga integritas dalam setiap kesepakatan yang dibuat.

Dalam konteks politik atau pemerintahan, asas pacta sunt servanda juga sangat relevan dan memiliki penerapan yang luas, terutama dalam hal perjanjian internasional, perjanjian antara negara, atau kesepakatan politik dalam negeri. Berikut adalah beberapa contoh konkret:

1. Perjanjian Internasional:

Ketika dua negara atau lebih menandatangani perjanjian internasional, seperti perjanjian damai, perjanjian perdagangan, atau perjanjian lingkungan, mereka terikat oleh asas pacta sunt servanda.

Contoh Nyata:

• Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim (2015): Negara-negara yang menandatangani perjanjian ini berkomitmen untuk mengambil tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan membatasi pemanasan global. Asas pacta sunt servanda mengharuskan setiap negara peserta untuk melaksanakan tindakan yang telah mereka sepakati. Jika suatu negara tidak mematuhi komitmennya, negara tersebut bisa menghadapi tekanan diplomatik atau sanksi internasional.

2. Kesepakatan Koalisi Pemerintah:

Dalam sistem pemerintahan yang didasarkan pada koalisi, partai-partai politik yang bergabung dalam pemerintahan biasanya membuat perjanjian koalisi. Perjanjian ini mencakup pembagian kekuasaan, kebijakan yang akan diusung bersama, dan cara mengelola pemerintahan.

Contoh Nyata:

• Perjanjian Koalisi di Jerman: Di Jerman, setelah pemilu, partai-partai politik sering kali harus membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan. Perjanjian koalisi ini adalah dasar kerja sama antara partai-partai yang berkoalisi, mencakup kebijakan ekonomi, sosial, hingga kebijakan luar negeri. Asas pacta sunt servanda menuntut agar semua partai dalam koalisi mematuhi kesepakatan ini selama masa pemerintahan. Jika salah satu partai melanggar perjanjian, bisa terjadi krisis politik atau bahkan pembubaran koalisi.

3. Perjanjian Damai:

Dalam konteks konflik atau perang, perjanjian damai yang dibuat antara pihak-pihak yang bertikai adalah contoh lain dari penerapan asas pacta sunt servanda. Perjanjian ini menandai berakhirnya konflik dan berisi ketentuan mengenai gencatan senjata, penarikan pasukan, dan rekonsiliasi.

Contoh Nyata:

• Perjanjian Oslo (1993): Ini adalah perjanjian antara Israel dan Palestina yang dimediasi oleh Norwegia. Perjanjian ini mencakup kesepakatan untuk mencapai solusi damai terkait konflik Israel-Palestina. Berdasarkan asas pacta sunt servanda, kedua belah pihak diharapkan mematuhi dan melaksanakan butir-butir kesepakatan yang telah dibuat. Ketidakpatuhan terhadap perjanjian ini dapat mengakibatkan ketegangan yang berkelanjutan dan sulitnya mencapai perdamaian yang langgeng.

4. Kesepakatan Otonomi Daerah:

Pemerintah pusat suatu negara bisa membuat perjanjian dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan otonomi daerah. Kesepakatan ini mencakup pembagian kewenangan, pengelolaan sumber daya, dan tanggung jawab keuangan.

Contoh Nyata:

• Perjanjian Helsinki (2005): Ini adalah perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam perjanjian ini, Pemerintah Indonesia setuju untuk memberikan otonomi khusus kepada Aceh, sementara GAM sepakat untuk mengakhiri tuntutan kemerdekaan. Asas pacta sunt servanda mengharuskan kedua pihak untuk mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian tersebut guna memastikan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.

Kesimpulan:

Dalam konteks politik dan pemerintahan, asas pacta sunt servanda memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap perjanjian, baik antara negara-negara, partai politik, atau antara pemerintah pusat dan daerah, dilaksanakan sesuai kesepakatan. Asas ini membantu menjaga stabilitas, kepercayaan, dan keadilan dalam hubungan antarnegara maupun dalam pengelolaan pemerintahan.